Pengadilan Agama dan Baznas Teken MoU

BANYUWANGI-Pengadilan Agama (PA) Banyuwangi menjalin kerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)  Kabupaten Banyuwangi. Penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan oleh Ketua PA Dr Hj Rizkiyah Hasanah SAg MHum dan Ketua Baznas Drs Dwi Yanto MAP di ruang rapat Kantor PA pada Senin pagi (2/11).

Kerjasama kedua belah pihak dalam hal memberikan pelayanan dan fasilitasi penyerahan harta waris yang secara sukarela diserahkan oleh ahli waris atau pihak yang berhak kepada Baznas. "Tujuannya adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin menyerahkan sebagian atau seluruh hak warisnya secara sukarela untuk kepentingan sosial dan kemaslahatan umat," terang Ketua PA kepada RaBa.

Tujuan lainnya adalah mendorong optimalisasi pengelolaan harta sosial keagamaan melalui Baznas. Kemudian meningkatkan kemanfaatan harta yang diserahkan untuk membantu fakir miskin, anak yatim, kaum dhuafa, dan masyarakat yang membutuhkan. Kerjasama ini juga bertujuan mewujudkan tata kelola penyerahan dan penyaluran harta yang transparan, tertib administrasi, dan akuntabel.  "Kerjasama ini juga dalam rangka meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pelayanan hukum dan pemberdayaan sosial keagamaan masyarakat Banyuwangi," kata Rizkiyah Hasanah.

Kerjasama tersebut juga mencakup ruang lingkup meliputi sosialisasi, pemberian informasi dan edukasi hukum mengenai kewarisan, hibah, infak, sedekah, dan penyerahan harta berdasarkan prinsip syariah. "Terima kasih kepada Pengadilan Agama Banyuwangi yang telah memfasilisitasi kerjasama penyerahan harta waris melalui Baznas," kata Ketua Baznas Dwi Yanto.

Dwi menegaskan, Baznas siap menyalurkan harta waris kepada masyarakat yang membutuhkan melalui program-program sosial,  kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan kegiatan keagamaan. Ada Program Banyuwangi Peduli, Banyuwangi Cerdas, Banyuwangi Sehat, Banyuwangi Makmur, dan Banyuwangi Takwa. "Kami akan bekerjasama dalam pertukaran informasi dan koordinasi kelembagaan sesuai kewenangan masing-masing, termasuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama," pungkasnya.(***)